SURAT GUGATAN

Kepada Yth,

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung

di Bandung

Perihal : Gugatan Wanprestasi

Dengan Hormat,

            Saya yang bertanda tangan di bawah ini Verawaty Marpaung, S.H., LL.M, Advokat pada Kantor Pengacara Samalovernosasa & Partners, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 56, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Febuari 2011, bertindak untuk dan atas nama:

Nama               : Ahmad Sulaeman

Pekerjaan         :  Pengusaha

Alamat            :  Jl. Kopo No. 187 Kodya Bandung.

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) hukum di kantor kuasanya seperti yang telah disebut di atas, hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :

Nama               : Antoni Heryawan (bertindak untuk dan atas nama PT. Mulya Husada)

Pekerjaan         : Direktur Utama PT. Mulya Husada

Alamat                        :Jl. Sukarno Hata No. 387 Bandung; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Adapun alasan, dalil serta landasan yuridis Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

            Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama dari PT. Mulya Husada yang bergerak di   bidang produksi alat – alat kesehatan.

            Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan bisnis dimana penggugat menjual berbagai jenis material untuk pembuatan alat – alat kesehatan kepada PT. Mulya Husada yang jumlah keseluruhannya senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

            Bahwa dalam perjanjian pada tanggal 25 Juni 2005, sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu melalui Wahana Prima Bank dengan beberapa Giro bilyet dengan rincian sebagai berikut:

1.       Pada tanggal 27 Juli 2005, Nomor TPK 56789 dengan nilai nominal Rp. 45.000.000,- (emapt puluh lima juta rupiah)

2.       Pada tanggal 29 Juli 2005, Nomor TPK 65879 dengan nilai nominal Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)

3.       Pada tanggal 7 Agustus 2005, Nomor TPK 85796 dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

4.       Pada tanggal  10 Agustus 2005, Nomor TPK 23956 dengan nilai nominal Rp. 55.000.000,0- (lima puluh lima juta rupiah)

5.       Pada tanggal 11 Agustus 2005, Nomor TPK 42897 dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

            Bahwa pada saat jatuh tempo dan Penggugat hendak mencairkan dana tersebut, giro – giro bilyet tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan dananya tidak ada

            Bahwa pengugat masih tetap menunggu pembayaran tersebut hingga batas waktu dalam perjanjian telah berakhir. Akan tetapi tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya.

            Bahwa penggugat kemudian melakukan teguran lansung secara lisan kepada penggugat. Akan tetapi tidak ada reaksi dari tergugat.

            Bahwa menurut hukum, Perjanjian Tertulis yang dilakukan antara Penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga daripadanya telah melahirkan perjanjian yang sah yang mendapat perlindungan hukum.

            Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

            Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaiamana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini

            Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap:

a.       Bangunan kantor dan pabrik yang terletak di jalan Sukarno Hatta No 387 Bandung

b.      Sebuah mobil box Nomor Polisi D. 1574 TA

c.       Mobil truk Izuzu Dyana Nomor Polisi D. 3456 WA

d.      2 buah mesin Genset

e.       4 buah mesin las

f.       2 buah kompressor

g.      Mobil BMW Nomor Pol. D 123 PA

h.      Mersedez Benz Nomor Pol. B 769 AH

i.        Sebuah rumah yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 645 Bandung

            Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memutuskan PRIMAIR:

1.      Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.      Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

3.      Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;

4.      Menghukum Terrgugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang sebesarRp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus.

5.      Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraai);

6.      Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,-/ Minggu (satu juta rupiah) / minggu bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan perkara ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya;

7.      Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

SUSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX

AQUO ET BONO)

Kormat saya,

Kuasa Hukum Penggugat

(Verawaty Marpaung, S.H., LL.M)

PAPER PENGADILAN HAM

PAPER PENGADILAN HAM

“SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DAN PENGADILAN HAM INDONESIA”

Dosen :

Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

Erika Magdalena C., S.H., M.H.

Disusun oleh :

Verawaty Marpaung (110110080058)

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

2011

A.   Sejarah Perkembangan Pengadilan pidana Internasional (ICC)

            Terbentuknya ICC merupakan buah perjuangan baik individual, pemerintah negara-negara maupun lembaga-lembaga lainnya yang semuanya mengharapkan terciptanya 'the rule of law' di level internasional. Tahun 1989-1998 merupakan saat-saat yang paling dramatis. Dalam suasana dan iklim dukungan publik internasional yang kuat terbentuklah pengadilan permanen ICC pada tgl. 17 Juli 1998 di Roma.

            Yurisdiksi ICC berkaitan dengan 4 kejahatan yang sangat berat yaitu genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression.

            Dibawah ini penjelasan tentang Mahkamah Pidana Internasional yaitu  sebagai berikut:

1.    Mahkamah Militer Internasional Nurenberg

            Pada tanggal 8 Agustus 1945 4 Negara pemenang perang yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat  menyelenggarakan Konferensi Internasional yang menghasilkan Perjanjian London (the Treaty of London) dimana salah satu substansi dari perjanjian tersebut adalah pembentukan badan pengadilan kriminal internasional yang bernama Mahkamah Militer Internasional yang berkedudukan di  Nurenberg Jerman untuk mengadili para pelaku kejahatan perang Dunia II Eropah.[1]

            Yurisdiksi Mahkamah Militer Internasional Nurenberg menyangkut 3 kategori kejahatan  yaitu : crimes against peace, war crimes and crimes against humanity.[2]

2.    Mahkamah Militer Internasional Tokyo.

            Mahkamah Militer Internasional Tokyo 1946 dibentuk oleh pihak sekutu dengan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemnguasa perang tertinggi pihak sekutu di timur jauh ( Asia Pasifik) yaitu Jendral Douglas McAthur.[3]

            Yurisdiksi Mahkamah Militer Internasional meliputi Yurisdiksi Personal, Teritorial, temporal dan Kriminal.

3.    International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY).

            ICTY dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 guna menginvestigasi, menuntut dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata sejak tahun 1991.[4]

            Yurisdiksi materi dari ICTY mencakup pertanggungjawaban pidana secara individual (individual crimina responsibility) atas kejahatan: 'genocide, crimes against humanity, graves breaches of the Geneva, Conventions, and violations of the laws and customs of war ('war crimes')' yang dilakukan di dalam wilayah bekas Yugoslavia sejak 1 Januari 1991 sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan setelah terlaksananya restorasi perdamaian. Dalam hal ini juga diatur 'Command Responsibility' , baik yang bersifat aktif maupun pasif (crimes by omission). ICTY mempunyai kedudukan 'primacy' terhadap pengadilan nasional. Peradilan 'in absentia' tidak dimungkinkan. Dengan asas 'individual criminal responsibility', maka tidak dimungkinkan penuntutan pidana terhadap Negara, organisasi dan asosiasi.[5]

4.    International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

            ICTR dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan November 1994 dan berlokasi di Arusha, Tanzania.[6] ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orangorang yang bertanggungjawab atas terjadinya 'genosida' dan kejahatan-kejahatan berat lain yang melanggar hukum humaniter internasional di Rwanda atau oleh orang - orang Rwanda di negara-negara tetangga selama tahun 1994, khususnya yang dilakukan oleh ekstremis suku Hutu terhadap antara 500.000 sampai satu juta suku Tutsi danorang-orang moderat dari suku Hutu selama kurang lebih 3 bulan.

            Yurisdiksi ICTR meliputi kejahatan-kejahatan 'genocide, violations of Common. Melalui Statuta ICTR secara tegas dirumuskan bahwa 'crimes against humanity' tidak ada kaitannya dengan konflik bersenjata (war crimes). Jadi bisa terjadi dulu masa perang atau damai (no nexus with an armed conflict).

Persamaan-persamaan (similarities) antara ICTY dan ICTR adalah sebagai berikut.

-          Keduanya dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar Chapter VII UN Charter.

-          Keduanya merupakan 'subsidiary organs' Dewan Keamanan.

-          Keduanya terikat untuk menerapkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.

-          Keduanya memiliki struktur yang sama.

Perbedaan-perbedaannya (differences) adalah sebagai berikut.

-          ICTY memiliki jurisdiksi terhadap pelbagai kejahatan baik di dalam 'international armed conflict' maupun 'internal armed conflict'. ICTR memlliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan dalam 'internal armed conflict'.

-          ICTY memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan hanya apabila dilakukan di dalam suatu konflik bersenjata. ICTR mempunyai jurisdiksi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan hanya apabila dilakukan 'on national, political, ethnic;, racial or other religious ground'.[7]

B.   Sejarah Perkembangan Pengadilan HAM di Indonesia

            Masalah perlindungan HAM di Indonesia menjadi salah satu faktor utama terjadinya gerakan reformasi di Indonesia pada penghujung Tahun 1998. Komitmen Indonesia terhadap HAM dibuktikan melalui keberadaan TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998; UU No.39 Tahun 1999 dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan puncaknya adalah pemantapan pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses amandemen dan dengan langkah-Iangkah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Tidak dapat diingkari bahwa keberadaan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai perbaikan dari PERPU sebelumnya merupakan reaksi terhadap dunia internasional yang ingin mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur paska jejak pendapat. Bangsa Indonesia secara terhormat memutuskan untuk menyelesaikan sendiri persoalan tersebut melalui Pengadilan Nasional, yang substansi hukumnya secara parsial adalah disesuaikan dengan ICC. Namun demikian setelah mengkaji peengalaman dalam praktek kiranya perlu beberapa penegasan, apabila melalui amandemen terhadap UU No.26 Tahun 2000 dalam hal-hal sebagai berikut:

-          Jurisdiksi Pengadilan HAM, sebaiknya juga mencakup kejahatan perang (war crimes). Mengingat potensi konflik bersenjata non internasional masih cukup besar di Indonesia; Pengalaman masa lalu meyakinkan bangsa Indonesia atas kesiapan TNI dan aparat yang lain untuk bertindak professional dalam melaksanakan tugasnya.

-          Terjemahan Statuta Roma 1998 tentang ICC sepanjang mengenai perumusan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengadopsi perumusan ICC tidak sempurna dan tidak lengkap. Contohnya adalah pengertian serangan (attack) yang menghilangkan kalimat '...to commit such attack'; kemudian penghilangan kata 'any' sebelum kata 'population' yang bermakna luas serta penghapusan kejahatan yang ke 11 dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu 'Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health';

-          Harmonisasi terhadap Statuta Roma 1998 tidak lengkap, karena sekaligus tidak melakukan harmonisasi terhadap dua dokumen yang lain yaitu dokumen 'The Elements of Crime' dan Dokumen 'Rule of Procedure and Evidence' ;

-          Kedudukan Komnas HAM sebagai penyelidik ad hoc; harus disertai dengan ekspertis penyelidikan yang memadai;

-          Standar implementasi Pasal 43, khususnya tentang lembaga mana yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya 'pelanggaran HAM berat' sebagai syarat untuk dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc atas usul DPR dengan Keputusan Presiden perlu penegasan;

-          Implementasi Pasal 47 tentang keharusan untuk membentuk UU tentang Komisi Kebenaranoan Rekonsiliasi belum terlaksana;

-          Pidana minimum khusus yang penerapannya tidak disertai dengan pedoman, menimbulkan kesulitan dalam - perspektif keadilan;

-          Pedoman yang berkaitan dengan 'command responsibility', perlu dipertegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.[8]

DAFTAR PUSTAKA

1.    I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Bandung, Yrama Widya, 2006.

2.    www.google.com

3.    Undang – Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

---

[1] I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Bandung, Yrama Widya, 2006, hal. 182

[2] Ibid, hal.183

[3]Ibid, hal. 185

[4]bid, hal. 192

[5] www.google.com

[6] I Wayan Parthiana, Op. Cit., hal.192

[7] www.google.com

[8] www.google.com